Debat calon presiden berperan penting untuk menjadi arena bagi para kandidat memaparkan visi-misi, gagasan, dan rencana kerja mereka kepada publik. Melalui debat, pemilih dapat menggali pemahaman mendalam mengenai pandangan dan komitmen setiap calon terhadap isu-isu krusial yang dihadapi bangsa. Calon presiden juga diuji dalam menghadapi pertanyaan tajam, sehingga masyarakat dapat menilai kematangan, kejelasan, dan konsistensi pandangan mereka. Selain itu, debat merupakan wadah untuk membandingkan kapabilitas dan kepemimpinan calon presiden dalam mengatasi tantangan dan memajukan negara. Oleh karena itu, debat menjadi elemen krusial dalam proses demokrasi yang memberikan pemilih kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas dalam menentukan pilihan politik mereka.
Ketiga calon presiden (capres) Indonesia telah mengikuti sesi debat capres perdana pada Selasa, 12 Desember 2023 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat perdana ini mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mendapat waktu selama 120 menit untuk menyampaikan visi-misi, menjawab pertanyaan dengan tema tertentu, dan mengakhiri sesi dengan pernyataan penutup.
Secara keseluruhan, suasana debat perdana capres ini berlangsung dengan cukup kondusif, menciptakan dinamika yang seru. Saat membahas pemberantasan korupsi, tampaknya ketiga capres tetap tenang dan menyuarakan dukungan mereka untuk mencegah serta memberantas korupsi dengan menguatkan sistem dan lembaga terkait. Namun, debat memanas ketika pertanyaan seputar hak asasi manusia (HAM) dan penanganan isu di Papua diajukan. Para capres saling berpendapat, tetapi suasana debat tetap terkendali.
Berikut adalah rangkuman substansi debat capres pertama.
Visi dan Misi Capres:
Anies Baswedan:
1. Menegaskan pentingnya negara hukum dengan menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian.
2. Mengusulkan perubahan untuk menegakkan hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan.
3. Berkomitmen mengembalikan marwah negara dengan meletakkan hukum di tempat tertinggi.
Prabowo Subianto:
1. Menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap semua golongan sebagai hal yang sangat penting.
2. Menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen negara harus baik untuk mencegah krisis meskipun kesempurnaan tidak dapat dicapai.
3. Mendorong pemimpin untuk memberikan contoh dan menekankan pentingnya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Ganjar Pranowo:
1. Membangun pemerataan di bidang kesehatan dengan prinsip "satu desa, satu puskesmas, satu nakes."
2. Melakukan pemerataan di bidang pendidikan dengan memperhatikan nasib guru, termasuk guru agama, dan menjamin akses internet merata.
3. Memperhatikan keadilan bagi penyandang disabilitas.
4. Berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pembukaan Debat dan Pernyataan Awal Masing-masing Capres
Pembukaan Debat:
Anies Baswedan menyoroti bahwa Indonesia adalah negara di mana kekuasaan mengatur hukum, menjadikannya bukan negara hukum, melainkan negara kekuasaan.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa Hukum dan HAM menjadi hal sangat penting bagi dirinya dan pasangannya, sambil menekankan bahwa situasi di Indonesia masih aman, damai, dan terkendali, tidak seperti beberapa negara lain.
Ganjar Pranowo membahas pentingnya menjaga demokrasi dan mengungkap keprihatinannya terhadap perlakuan tidak adil yang dialami banyak orang karena menyuarakan pendapat mereka.
Pandangan Terkait Persoalan Papua
Dalam segmen ini, para calon presiden berbicara mengenai strategi penanganan konflik di Papua.
Prabowo mengungkapkan bahwa penanganan masalah keamanan di Papua adalah tantangan kompleks akibat gerakan separatisme dan campur tangan pihak asing. Baginya, melindungi penduduk Papua dari separatisme memerlukan upaya melalui penegakan hukum, penguatan aparat, dan percepatan pembangunan.
Ganjar memberikan respons dengan menekankan pentingnya dialog sebagai solusi utama dalam menangani masalah di Papua. Sementara Anies menyoroti bahwa kompleksitas masalah di Papua tidak hanya berkaitan dengan kekerasan, melainkan juga dengan ketidakadilan.
Prabowo merespons pandangan Ganjar dan Anies, setuju bahwa dialog menjadi kunci penyelesaian, meskipun dia menekankan bahwa penanganan masalah Papua tidak semudah yang terlihat karena melibatkan faktor-faktor lain yang perlu dikaji. Meskipun demikian, Prabowo sepakat dengan ide Anies dan Ganjar tentang pentingnya dialog dan penegakan keadilan.
Toleransi dan Kerukunan Warga
Dalam subtema ini, Anies memaparkan strateginya untuk menjaga toleransi antarmasyarakat di Indonesia. Menurutnya, kunci utamanya adalah melalui penegakan hukum yang merata dan negara harus bersungguh-sungguh mencakup semua lapisan masyarakat. Sambil menegaskan prinsip ini, Anies melontarkan pendapatnya, "Ada ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan terbuka."
Anies juga mengajukan sebuah ide program bernama "Hotline Paris" sebagai inisiatif layanan pengacara gratis. Ia berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Langkah ini seolah menjadi langkah nyata Anies dalam mewujudkan akses keadilan yang merata di seluruh negeri.
Prabowo kemudian membicarakan tentang problematika kelompok minoritas, yang salah satunya adalah sulitnya mendirikan rumah ibadah. Prabowo mencoba menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu minoritas yang sering terlupakan.
Anies lalu merespons pernyataan Prabowo dengan memaparkan capaiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengklaim telah memberikan izin mendirikan tempat ibadah lebih banyak dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya.
Ganjar, di sisi lain, menggarisbawahi pentingnya pendidikan budi pekerti sebagai pondasi untuk memelihara persatuan dalam masyarakat yang kaya akan keragaman.
Demokrasi
Anies mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Baginya, hal ini tak hanya berkaitan dengan partai politik, melainkan juga dengan merosotnya kebebasan berbicara dan penurunan tingkat demokrasi secara keseluruhan.
"Kebebasan berbicara menurun, dan angka demokrasi pun mengalami penurunan," ujar Anies, memberikan sorotan pada perlunya transparansi dalam menghitung biaya politik sebagai kunci mengembalikan kepercayaan rakyat.
Prabowo, dengan tegas, mempertahankan pandangannya bahwa demokrasi berjalan baik. Ia menunjukkan kemenangan Anies dalam Pemilihan Gubernur DKI sebagai bukti konkret bahwa demokrasi berfungsi. Meski berada di posisi oposisi, Anies berhasil meraih sukses dalam kontestasi demokratis tersebut. Anies kemudian merespons Prabowo, dengan menyiratkan bahwa Prabowo sendiri tidak tahan menjadi oposisi karena membuatnya tidak bisa berbisnis.
Ganjar, sambil menegaskan peran vital partai politik dalam demokrasi sebagai tempat kaderisasi dan pendidikan politik, menunjukkan bahwa partai politik merupakan tulang punggung bagi proses demokrasi.
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pada subtema ini, Ganjar mengungkapkan strateginya untuk memberikan pelayanan publik yang adil, melibatkan semua elemen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan nada tegas, ia menyoroti perlunya kontrol publik di mana pemerintah harus menerima masukan tanpa reaksi berlebihan, dengan mengatakan, "gak boleh baperan."
Anies, dalam responsnya, membanggakan aplikasi JAKI sebagai solusi transparan dan terukur untuk mengatasi masalah layanan publik, terutama yang berkaitan dengan kelompok rentan. Sementara itu, Prabowo membawa perhatian kepada kelompok rentan lainnya, seperti petani dan nelayan, fokus pada kendala akses petani terhadap pupuk. Dalam perdebatan ini, Ganjar membalas dengan tegas menyebut kelangkaan pupuk sebagai permasalahan yang melibatkan seluruh Indonesia, bukan hanya terbatas di Jawa Tengah. Sebuah dialog intens yang menambah kemeriahan debat.
Hukum dan Keadilan
Dalam upaya menjamin independensi kehakiman, Prabowo menekankan pentingnya menjaga agar tidak ada intervensi yang merugikan. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim, sehingga mereka tidak mudah tergoda oleh suap atau bentuk tekanan lainnya. "Saya berkomitmen kepada masyarakat Indonesia untuk mencegah praktek korupsi di kalangan hakim," ungkapnya dengan tegas.
Namun, tanggapan dari Ganjar justru menyoroti dugaan pelanggaran etika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo tak lantas mundur. Ia menanggapi dengan menyatakan keyakinannya bahwa aturan di MK sudah jelas dan rakyat memiliki pemahaman yang baik terkait proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, Anies berpendapat bahwa tugas perangkat yudisial bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan. Apabila terjadi praktik-praktik yang tidak adil, maka negara tidak boleh diam.
Pemberantasan Korupsi
Pada segmen pembahasan tentang pemberantasan korupsi, Ganjar menguraikan strateginya untuk memberikan efek jera kepada para koruptor dan mengembalikan kerugian negara dengan tegas. Dalam penyampaiannya, ia mendukung penanganan serius terhadap korupsi, mengusulkan penyusunan UU Perampasan Aset, dan menyerukan hukuman berat seperti pemindahan pejabat koruptor ke penjara Nusakambangan. Ganjar juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang sederhana dan berintegritas, menolak segala bentuk praktik suap atau setoran.
Anies lalu memberikan pandangannya bahwa koruptor harus “mengalami kemiskinan”, dan ia memperjuangkan revisi UU KPK untuk memperkuat lembaga tersebut. Selain itu, Anies mengusulkan insentif bagi mereka yang melaporkan dan mengungkap tindak korupsi. Di sisi lain, Prabowo menegaskan pentingnya independensi aparat dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman.
Tanya Jawab
Pada sesi ini, fokus utama berpusat pada pertanyaan masing-masing peserta debat yang dapat dijawab atau dikomentari oleh peserta lainnya. Calon presiden nomor 1, Anies Baswedan, mengajukan pertanyaan kepada Prabowo Subianto mengenai responsnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap mengandung pelanggaran etik. Selain itu, Anies menyoroti bagaimana putusan MK tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.
Dalam jawabannya, Prabowo menyampaikan bahwa perspektif terhadap putusan MK mengenai batas umur cawapres dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Meskipun tim hukumnya menganggap putusan tersebut tidak bermasalah secara hukum, debat terus berkembang dengan Anies mengecam fenomena kehilangan etika dalam politik. Prabowo menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan jika pasangan Prabowo-Gibran tidak menjalankan penegakan hukum, rakyat akan memberikan hukuman.
Selanjutnya, Prabowo mengajukan pertanyaan kepada Ganjar terkait strategi mengatasi pengangguran. Ganjar merespons dengan membuka peluang investasi melalui jaminan penegakan hukum yang cepat dan murah, serta mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri.
Ganjar kemudian mengajukan pertanyaan kepada Anies mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Anies menjawab dengan tegas, menyatakan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan, bukan dihindari, dan menyoroti masalah yang lebih urgent di Kalimantan. Terkait proyek IKN, Anies mengkritik bahwa proyek tersebut merupakan produk hukum tanpa melibatkan dialog publik yang memadai.
Kemudian, sesi debat capres berlanjut dengan Prabowo mengajukan pertanyaan kepada Anies mengenai polusi udara di Jakarta, terutama terkait dengan anggaran besar yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Anies menjelaskan bahwa sumber polusi bukan hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga dari pembangkit listrik di wilayah sekitar. Dia menyoroti upaya pengurangan polusi di Jakarta melalui elektrifikasi kendaraan dan langkah-langkah lainnya. Prabowo terus mempertanyakan penggunaan anggaran besar untuk mengatasi polusi di Jakarta, dan Anies menegaskan komitmennya untuk mengendalikan sumber polusi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sekitarnya.
Debat semakin memanas ketika Ganjar mengajukan pertanyaan tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia kepada Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa isu ini sering muncul saat dirinya maju dalam pemilihan presiden atau isu musiman. Selain itu, dia juga telah mendapatkan dukungan dari salah satu aktivis, yaitu Budiman Sudjatmiko, dan menghimbau Ganjar untuk menghentikan politisasi isu tersebut. Prabowo menganggap pertanyaan dari Ganjar sangat tendensius, bahkan menyatakan kesiapannya menghadapi pengadilan HAM jika diperlukan.
Debat berlanjut dengan Anies menanyakan Ganjar tentang penuntasan Tragedi Kanjuruhan dan KM50. Ganjar menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membuat kasus tersebut lebih transparan agar tidak berlarut-larut. Anies merespons dengan memberikan empat solusi, termasuk memastikan proses hukum berjalan, mencapai keadilan, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, dan mencegah kejadian serupa terulang.
Closing statement
Anies Baswedan menitikberatkan janji-janjinya pada pemberantasan korupsi dan penyediaan pelayanan terbaik dari pemerintah. Selain itu, ia berkomitmen untuk mengembalikan supremasi hukum di Indonesia, menjadikannya negara hukum bukan negara kekuasaan, serta menjunjung tinggi etika, bukan hanya berlindung di balik keputusan hukum saat terjadi pelanggaran etika.
Sementara itu, Prabowo Subianto menyatakan rasa syukur terhadap demokrasi beserta kekurangannya. Janji-janjinya mencakup pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya dan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur dengan persatuan dan kerukunan.
Sedangkan Ganjar Pranowo menegaskan janjinya untuk memberikan afirmasi kepada kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Ia juga berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang melayani, antikorupsi, dan mencontohkan integritas tinggi. Ganjar juga menekankan pentingnya mendewasakan demokrasi melalui penegakan hukum yang menghasilkan keadilan.
Siaran ulang debat dapat disaksikan di sini:
Demikianlah rangkuman dan sorotan dari debat capres pertama yang bertema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Meskipun baru debat perdana, tapi sedikit banyak terdapat poin-poin penting yang menggambarkan gagasan para capres, sehingga masyarakat bisa menilai dan menjadikannya pertimbangan untuk memilih nanti.
Kommentare